EKONOMI MAKRO

Menanggulangi Masalah Kemiskinan Dan Pengangguran

Di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi

( http://journal.uny.ac.id/index.php/jep/article/view/658 ) 

A.  Pendahuluan

1.    Gambaran kemiskinan di Indonesia

Kemiskinan berpengaruh terhadap kondisi makro ekonomi secara signifikan, khususnya terhadap tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia. Kondisi perekonomian yang sudah parah diperburuk dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, Tarif telepon dan Tarif dasar listrik secara otomatis diikuti oleh kenaikan harga atau dikatakan penyesuaian harga. Secara makro situasi ini juga dirasakan oleh pelaku-pelaku bisnis, perusahaan banyak yang bangkrut. Situasi ini berimplikasi pada tekanan kesempatan kerja melemah dan maraknya PHK, meledaknya jumlah pengangguran serta jumlah penduduk yang jatuh di bawah kemiskinan meningkat.

2.    Indikator Pengukuran Kemiskinan

Menurut perhitungan Biro Pusat Statistik, batas kemiskinan dihitung dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan BKKBN mengumumkan angka kemiskinan dari data keluarga yang diklasifikasikan menjadi keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I, keduanya  harus dikategorikan sebagai keluarga miskin yang terkait dengan Program JPS (Jaring Pengaman Sosial). Usaha penanggulangan kemiskinan tidak pernah sampai pada sasaran karena petugas garis depan yang mendaftarkan masyarakatnya sebagai kelompok keluarga miskin bukan petugas profesional, dan umumnya diserahkan kepada jajaran perangkat desa terendah.

3.    Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Jika pertumbuhan ekonomi dicapai melalui pemberdayaan sumber daya produktif dan didukung dengan profesionalisme tenaga kerja maka kondisi ini akan menghasilkan peningkatan pendapatan per kapita serta akan diikuti dengan meningkatnya standar hidup rata-rata masyarakat. Nilai tukar rupiah terhadap dollar merosot tak terkendali, inflasi puncak tahun 1998/1999 mencapai 78% lebih, nilai tukar terhadap dollar mengalami depresiasi mendekati 80% lebih, akibatnya hampir seluruh kegiatan ekonomi terhenti, PHK marak dimana-mana dan masih diperburuk situasi kacau yang hampir tidak pernah berhenti berawal dari proses penurunan penguasa pemerintahan orde baru dan sampai sekarang pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sangat memprihatinkan.

4.    Gambaran Tentang Pengangguran

Masih perlu dicermati lagi bahwa yang lebih penting adalah bagaimana cara mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan dalam pembagian pendapatan masyarakat, bukan penganggurannya. Inti permasalahan ini terletak pada masalah bagaimana para ekonom dalam memandang masalah kemiskinan dan pengangguran. Ternyata tidak cukup hanya melakukan perhitungan dan main prediksi, tetapi para ekonom disarankan melakukan penelitian induktif-empirik.Sebab tanpa melakukan penelitian empirik tidak mungkin menemukan masalah-masalah yang riil dan tidak juga dapat menemukan solusi konkret terhadap masalah ekonomi yang dihadapi oleh negeri ini.

B.  Masalah Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia

Ada beberapa hambatan dalam pengentasan kemiskinan, antara lain :

1)   Subsidi salah sasaran dan sama sekali tidak menyentuh kebutuhan pokok rakyat, tetapi yang menikmati justru kelompok-kelompok tertentu.

2)   Proyek dana pengentasan kemiskinan stimulan distribusinya tidak didukung oleh sistem pengawasan yang ketat dan sistem informasi yang akurat.

3)   Adanya kebocoran dana secara sistematis, kasarnya terjadi korupsi terselubung dan sulit dideteksi.

4)   Pendataan dan rekruitmen keluarga miskin tidak dilakukan oleh tenaga profesional, banyak kasus pendataan dilakukan oleh jajaran pemerintah desa dan praktiknya yang menjalankan tugas adalah para Kepala Dukuh dan para Ketua RT setempat.

C.  Usaha Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran

Usaha menanggulangi kemiskinan dan pengangguran yaitu dengan:

1)   Menggali dan memotivasi diri (self motivation) seluruh potensi diri dengan pemberdayaan masyarakat, menciptakan kemitraan dari ekonomi kuat kepada ekonomi lemah dengan memberikan dorongan tidak langsung berupa balikan, program, stimulan dan motivasi. Sehingga masyarakat bawah mampu menangkap peluang, memiliki usaha, kreatif dan inovatif untuk melepaskan diri dari sifat wage employment menuju masyarakat mandiri (self employment).

2)   Pengentasan kemiskinan dengan Proyek Desa Tertinggal dan  JPS untuk jangka waktu panjang hendaknya perlu dipertimbangkan tidak menjadi model pengentasan kemiskinan dan pengangguran, sebab cara ini menjadikan masyarakat memiliki sifat ketergantungan pada pihak lain, terlena, menjadi dan menutup daya cipta, tidak kreatif dan tidak inovatif.

3)   Usaha pengentasan kemiskinan tidak hanya tergantung pada pemerintah, tetapi seluruh rakyat baik miskin, menengah maupun kaya harus saling membantu mengurangi kemiskinan. Salah satu caranya bisa dilakukan dengan menggali dan mengaktifkan seluruh kelebihan atau potensi diri kita masing-masing.

D.  Kesimpulan

Pada tahun 2003-2004 bila dilihat dari data BPS, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia belum dapat mencapai angka 6% dan baru mencapai 3,6%. Tetapi angka kemiskinan semakin membesar dan belum dapat dipulihkan. Hal ini dianggap bahwa konsentrasi pemerintah baru menggarap infrastruktur (kebijakan makro). Permasalahan lama belum tuntas masih diperburuk timbulnya bencana alam gempa bumi, gelombang tsunami yang semakin memperburuk keadaan. Tetapi semua ini bukan berarti bahwa iklim ekonomi di Indonesia sangat buruk untuk investasi, penciptaan kesempatan kerja dan ataupun bentuk-bentuk lain seperti menumbuhkembangkan jiwa wiraswasta dan lain-lain.

Terkait dengan masalah ini para pemikir ekonomi, khususnya ekonom Indonesia untuk segera melakukan reformasi ekonomi dan secara maksimal menyumbangkan pendapatnya kepada pemerintah untuk meminimumkan kesalahan yang telah terjadi bertahun-tahun sebelum ini. Sekiranya penerapan Teori Ekonomi Neoklasik Barat tidak saja tidak tepat bagi negeri ini, tetapi justru telah menjerumuskan ekonomi kita. Pemikiran-pemikiran ekonomi liberal yang materialistik, egois, dan serakah, kini sangat dominan mengalahkan pemikiran-pemikiran moralistik dan kekeluargaan. Dan karena itu reformasi ekonomi harus dimaknai sebagai  kesadaran atas kekeliruan-kekeliruan dan dengan hati yang rendah siapapun yang menjadi pejabat pemerintah bersedia mengoreksi diri dan lego legowo dikoreksi oleh pihak lain.

Kita boleh tetap optimis bahwa ekonomi negeri kita akan meningkat dan jumlah kemiskinan di Indonesia akan berkurang terus menerus secara perlahan-lahan, asalkan pemerintah, kelompok ekonomi menengah dan kelompok ekonomi atas saling bahu-membahu satu dengan yang lain.